Menaker Ida Fauziyah Kunjungi Konjen dan BLK Jeddah

Jeddah - Usai mengikuti Abu Dhabi Dialogue (ADD) VI dan pertemuan bilateral dengan Menteri SDM dan Emirat Persatuan Emirat Arab, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, berkunjung ke Konsul Jenderal RI di Jeddah dan Kuasa Usaha Ad Interm (KUAI) KBRI Riyadh.

Dalam kunjungan tersebut, Menaker membahas dua hal penting, yakni peningkatan iklim investasi di Indonesia yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja Indonesia, dan peningkatan tata kelola penempatan dan program pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca juga: Kemnaker Siapkan Program bagi Perempuan Atasi Persoalan di Masa Pandemi

"Kami memberikan apresiasi kepada Dubes RI di Riyadh dan Konjen di Jeddah yang telah membantu urusan bidang ketenagakerjaan serta memfasilitasi program pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia. Termasuk membantu pembentukan kerja sama bidang ketenagakerjaan dengan pihak otoritas Arab Saudi, " kata Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (29/10/2021).

Setelah pertemuan dengan Konjen RI di Jeddah, Menaker bersama delegasi Indonesia melanjutkan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah pembinaan KJRI Jeddah, guna melihat prosesi peningkatan kapasitas PMI selama di Arab Saudi. 

Baca juga: Viral Gaji Anak Magang 100, Denda 500 Ribu, Kemnaker Sidak Campuspedia

"Kami sangat apresiasi program pemberdayaan bagi PMI guna memberikan bekal keterampilan setelah paska penempatan di negara tujuan, " katanya. 

Saat berkunjung ke Shelter PMI, Ida Fauziyah kembali menegaskan Pemerintah melalui Kemnaker terus mendorong upaya untuk meningkatkan kompetensi dan pelindungan PMI di luar negeri. Termasuk mengeluarkan paket-paket program edukasi dan pemberdayaan bagi keluarga PMI. 

Baca juga: Jelang Penetapan UM 2022, Kemnaker Gelar Dialog Depenas dengan BP LKS Tripnas

Saat dialog dengan para PMI, Menaker Ida menambahkan, Pemerintah juga akan terus meningkatkan kerja sama bilateral dengan pemerintah di negara tujuan dalam rangka meningkatkan tata kelola penempatan dan migrasi pekerja migran yang mengedepankan prinsip adil, tertib, dan aman. Sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan bagi PMI dan keluarganya.